JAKARTA - Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menjadi tantangan utama dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah pun mulai menggeser fokus kebijakan perumahan ke arah pengembangan hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang.
Dalam konteks inilah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan langkah strategis dengan menggandeng Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mengembangkan skema rumah susun atau rusun subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penyediaan hunian rakyat.
Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga keterlibatan dunia usaha dan lembaga investasi nasional menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program perumahan subsidi, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki tekanan kebutuhan hunian tinggi.
Kolaborasi Pemerintah dan Danantara Percepat Skema Rusun Subsidi
Ara menyampaikan bahwa pihaknya tengah mematangkan berbagai skema kerja sama bersama Danantara untuk merealisasikan program rusun subsidi.
Ia menyebutkan akan segera melakukan pertemuan lanjutan guna membahas detail mekanisme dan pola pendanaan yang memungkinkan program tersebut berjalan berkelanjutan.
“Kami akan segera persiapkan. Saya akan bertemu dengan Pak Rosan untuk mempersiapkan skema-skemanya dengan Danantara. Mohon doanya, mudah-mudahan sebentar lagi ada kabar baik,” ujar Ara.
Skema rumah susun subsidi ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang tinggal dan bekerja di wilayah perkotaan.
Pemerintah memandang bahwa hunian vertikal merupakan solusi realistis di tengah harga tanah yang terus meningkat serta keterbatasan ruang di pusat-pusat ekonomi.
Rusun Subsidi untuk Masyarakat Kecil dan Pekerja Informal
Ara menjelaskan bahwa program rusun subsidi dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat kecil secara lebih luas, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini kerap kesulitan mengakses pembiayaan perumahan.
Dengan harga terjangkau dan lokasi strategis, rusun subsidi diharapkan mampu menekan beban biaya hidup masyarakat, terutama biaya transportasi dan hunian.
Skema ini juga akan dikembangkan bersama pihak swasta sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan. Menurut Ara, keterlibatan swasta akan membuka ruang inovasi dalam desain, pembiayaan, dan pengelolaan hunian vertikal agar tetap terjangkau namun berkualitas.
“Presiden Prabowo selalu menekankan agar seluruh program pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat kecil. Karena itu, kami ingin setiap program perumahan, termasuk rumah susun subsidi, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ara.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program rusun subsidi bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Proyek Percontohan di Kota Besar dan Kawasan Industri
Melalui skema kolaboratif dengan dunia usaha, pemerintah menargetkan proyek percontohan rusun subsidi di beberapa kota besar dapat segera dimulai. Kota-kota dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kawasan industri menjadi prioritas pengembangan karena tingginya kebutuhan hunian pekerja.
Program rusun subsidi ini diharapkan dapat melengkapi berbagai inisiatif perumahan rakyat lainnya, seperti pembangunan rumah subsidi tapak dan bantuan rumah swadaya. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan hunian sesuai dengan kondisi ekonomi dan lokasi aktivitas mereka.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pada tahun 2026, pembangunan rumah susun subsidi menjadi salah satu program prioritas kementeriannya. Fokus tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan akses hunian dan mengurangi kawasan permukiman tidak layak di perkotaan.
Hunian Terintegrasi sebagai Solusi Berkelanjutan Perkotaan
Ara menjelaskan bahwa pembangunan rusun subsidi dirancang sebagai model pengembangan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pusat aktivitas ekonomi.
Konsep ini diharapkan dapat menjawab tingginya kebutuhan hunian pekerja sekaligus menciptakan lingkungan tinggal yang lebih efisien dan produktif.
Hunian yang terintegrasi dengan kawasan kerja dinilai mampu menekan biaya hidup masyarakat, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta mendukung produktivitas tenaga kerja.
Selain itu, pembangunan rusun subsidi juga diharapkan dapat mendorong penataan kota yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Dengan menggandeng Danantara dan melibatkan pihak swasta, pemerintah optimistis program rusun subsidi dapat direalisasikan secara lebih cepat dan berdampak luas.
Ara menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan akan tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara nyata.
