JAKARTA - Upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak di Indonesia terus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pengembang perumahan.
Salah satu langkah konkret datang dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) yang mencanangkan target ambisius pengembangan rumah subsidi pada 2026.
Organisasi pengembang tersebut menetapkan sasaran pembangunan 60.000 unit rumah subsidi sebagai bagian dari komitmen jangka panjang mendukung program perumahan nasional.
Target tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi pembangunan rumah subsidi pada 2025 yang mencapai 37.593 unit.
Dengan meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau, Himperra menilai penguatan peran pengembang menjadi krusial dalam menekan angka backlog perumahan, baik dari sisi kepemilikan maupun kualitas hunian di berbagai wilayah Indonesia.
Capaian Pembangunan Himperra Sepanjang Tahun 2025
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, pengembang yang tergabung dalam Himperra telah merealisasikan pembangunan sebanyak 50.000 unit rumah.
Dari jumlah tersebut, 37.593 unit merupakan rumah subsidi, sementara sisanya merupakan hunian komersial yang tersebar di berbagai daerah.
Capaian tersebut dinilai sebagai fondasi penting untuk meningkatkan target pembangunan pada tahun berikutnya. Pada 2026, Himperra menargetkan pembangunan rumah sebanyak 75.000 unit, dengan rincian 60.000 unit hunian subsidi dan 15.000 unit rumah komersial.
“Hal itu sejalan dengan komitmen organisasi dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia,” paparnya.
Menurut Ari, konsistensi pengembang dalam merealisasikan proyek perumahan subsidi menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.
Tantangan Backlog Perumahan Nasional Masih Tinggi
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa tantangan sektor perumahan di Indonesia masih sangat besar. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 93,55 juta kepala keluarga (KK).
Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah tercatat mencapai 12,57 juta KK, sementara backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16,59 juta KK.
Jika ditinjau berdasarkan wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga. Sementara itu, wilayah pesisir justru menghadapi persoalan yang lebih berat dari sisi kualitas hunian, dengan backlog kualitas mencapai 5,22 juta keluarga dan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga.
Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk terus memacu ketersediaan rumah yang layak, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Dukungan Pembiayaan dan Peran FLPP dalam Perumahan Subsidi
Dari sisi pembiayaan, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masih menjadi tulang punggung dalam mendorong pembangunan dan penyerapan rumah subsidi. Pada 2025, penyaluran FLPP mencatatkan rekor tertinggi dengan realisasi sebanyak 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.
Capaian tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap skema pembiayaan perumahan yang terjangkau. Bagi Himperra, keberlanjutan program FLPP menjadi faktor penting dalam menjaga ritme pembangunan rumah subsidi agar target 60.000 unit pada 2026 dapat tercapai.
Kolaborasi antara pengembang, pemerintah, dan lembaga pembiayaan dinilai perlu terus diperkuat, terutama untuk menjangkau wilayah dengan backlog tinggi seperti kawasan pesisir dan daerah tertinggal.
Kepedulian Sosial Himperra di Wilayah Terdampak Bencana
Selain fokus pada pembangunan perumahan, Himperra juga terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Salah satunya adalah partisipasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah terdampak banjir di Aceh.
Menurut Ari Tri Priyono, keterbatasan akses air bersih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat pascabencana.
Sebanyak 20 titik sumur bor yang dilengkapi dengan sistem Reverse Osmosis (RO) dibangun di lokasi strategis di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Barat.
Sistem RO tersebut dirancang agar masyarakat dapat langsung mengakses air layak konsumsi, sekaligus meminimalisasi risiko penyakit akibat buruknya sanitasi setelah banjir.
Menjelang bulan Ramadan, Himperra juga melaksanakan program pemulihan sarana ibadah serta menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk tidak hanya berperan dalam pembangunan fisik perumahan, tetapi juga berkontribusi dalam pemulihan sosial masyarakat.
Dengan target pembangunan rumah subsidi yang lebih tinggi pada 2026, Himperra berharap dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
