JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Oktober–Desember 2025.
Program ini hadir untuk meringankan beban keluarga miskin, sekaligus memastikan kebutuhan pokok dan dukungan sosial terpenuhi.
Bansos PKH dan BPNT menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin menghadapi berbagai tantangan kebutuhan sehari-hari, termasuk pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan pangan.
Apa Itu PKH dan BPNT?
PKH adalah program bantuan sosial yang menargetkan keluarga miskin tertentu, antara lain ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD hingga SMA, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas berat, dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Bantuan ini diberikan secara bertahap sesuai kategori penerima.
Sementara itu, BPNT atau kartu sembako merupakan bantuan sosial yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin.
Dana BPNT dapat digunakan untuk membeli bahan pokok di e-warung yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Program ini bertujuan memastikan keluarga penerima tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Besaran Dana Bansos PKH dan BPNT
Besaran dana yang dicairkan untuk penerima PKH berbeda tergantung kategori:
Ibu hamil dan anak usia dini: Rp3 juta per tahun atau Rp750 ribu per tahap.
Siswa SD: Rp900 ribu per tahun atau Rp225 ribu per tahap.
Siswa SMP: Rp1,5 juta per tahun atau Rp375 ribu per tahap.
Siswa SMA: Rp2 juta per tahun atau Rp500 ribu per tahap.
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun atau Rp600 ribu per tahap.
Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta per tahun atau Rp2,7 juta per tahap.
Sedangkan untuk BPNT, setiap penerima memperoleh Rp200 ribu per bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima setiap tahap adalah Rp600 ribu.
Besaran bantuan ini diatur untuk membantu keluarga menutupi kebutuhan pangan dasar sekaligus menjaga gizi anggota keluarga.
Cara Mengecek Status Bansos PKH dan BPNT
Masyarakat dapat memeriksa status penerima bantuan melalui dua cara resmi:
1. Melalui Website Kemensos
Kunjungi situs resmi Kemensos: https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data diri sesuai KTP, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Masukkan kode captcha yang muncul
Klik tombol “Cari Data” dan tunggu hasil verifikasi muncul
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
Lengkapi data diri menggunakan NIK KTP
Pilih opsi “Cek Bansos” dan masukkan informasi yang diminta
Status penerima akan muncul di layar aplikasi
Kedua cara tersebut mempermudah masyarakat untuk memastikan apakah mereka tercatat sebagai penerima bantuan, sekaligus memastikan proses penyaluran tepat sasaran.
Manfaat Program PKH dan BPNT
Program PKH dan BPNT tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan pendidikan.
Misalnya, PKH mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kandungan secara rutin, serta mendukung pendidikan anak melalui bantuan biaya sekolah. Program ini juga membantu lansia dan penyandang disabilitas agar tetap memiliki akses kebutuhan dasar.
Sementara itu, BPNT membantu keluarga membeli bahan pokok yang dibutuhkan secara langsung, seperti beras, telur, dan minyak goreng.
Sistem ini juga memastikan dana bantuan digunakan secara optimal melalui e-warung, sehingga penerima manfaat tetap mendapatkan kontrol atas pengeluaran keluarga.
Pentingnya Monitoring dan Akurasi Data
Kemensos menekankan pentingnya penggunaan data yang valid untuk menjamin bantuan tepat sasaran. Setiap keluarga penerima dipastikan sesuai dengan kriteria, serta dipantau secara berkala untuk mencegah kesalahan distribusi. Mekanisme cek melalui website dan aplikasi menjadi bagian dari sistem pengawasan ini.
Pengawasan juga membantu memastikan bahwa bantuan tersalurkan sesuai jadwal dan jumlah yang ditetapkan. Proses ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program sosial pemerintah.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Keberhasilan penyaluran bansos PKH dan BPNT juga memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Aparat pemerintah memastikan distribusi sesuai data, sementara masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengecekan untuk mengonfirmasi status mereka.
Kolaborasi ini memungkinkan bantuan sosial berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan bila terjadi perubahan kebutuhan atau kendala di lapangan.
PKH dan BPNT Menjadi Sumber Dukungan Vital
Program PKH dan BPNT periode Oktober–Desember 2025 kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Dengan besaran dana sesuai kategori, mekanisme pengecekan yang mudah, serta pengawasan yang berlapis, masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat optimal dari bantuan ini.
Pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan program ini akan terus dievaluasi dan diperbaiki, sehingga setiap keluarga penerima mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
PKH dan BPNT bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga sarana meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
