JAKARTA - Pemerintah Indonesia kini tengah mengembangkan sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi acuan utama untuk menentukan penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia. DTSEN, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan sistem pendataan lama yang sebelumnya tersebar di beberapa platform seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan terstruktur, DTSEN diharapkan mampu menjamin keakuratan data penerima bantuan sosial, termasuk untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan peserta Sekolah Rakyat.
DTSEN sebagai Pondasi Penyaluran Bansos yang Lebih Tepat Sasaran
DTSEN dikembangkan untuk menyatukan data individu dan keluarga yang sebelumnya terpisah-pisah, sehingga memungkinkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Sistem ini memuat data yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk setiap individu dan data keluarga.
Dengan jumlah lebih dari 289 juta individu dan hampir 95 juta keluarga yang terdaftar dalam DTSEN pada Januari 2026, sistem ini kini menjadi pondasi utama bagi penyaluran bantuan sosial yang lebih baik.
Sejak pertama kali digunakan pada kuartal II/2025, DTSEN telah membantu pemerintah untuk menyelaraskan data penerima bantuan sosial. Sebelum adanya DTSEN, banyak kendala dalam mendistribusikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Kesalahan dalam data atau duplikasi penerima bansos sering kali terjadi. Namun, dengan DTSEN, proses pendataan menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi, memungkinkan penyaluran bansos yang lebih akurat.
Pemutakhiran Data Secara Berkala untuk Menjamin Keakuratan
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menjelaskan bahwa data yang terkumpul dalam DTSEN terus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan bantuan tetap tercatat dengan akurat.
Proses pemutakhiran data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah, survei BPS, serta pengecekan lapangan oleh petugas Kementerian Sosial.
Menurut Amalia, meskipun DTSEN sudah mencapai versi kelima pada Januari 2026, masih ada ruang untuk perbaikan dan pemutakhiran yang lebih lanjut.
“Mungkin kesempurnaan itu belum sempurna 100%, tetapi perbaikan yang dilakukan selama ini sudah cukup menunjukkan penurunan kesalahan dalam penyaluran bansos,” katanya.
Dengan pemutakhiran yang terus-menerus ini, DTSEN diharapkan bisa mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan.
Meningkatkan Ketepatan Penyaluran PBI BPJS Kesehatan melalui DTSEN
Salah satu manfaat terbesar dari penggunaan DTSEN adalah peningkatan ketepatan penyaluran PBI BPJS Kesehatan. PBI BPJS Kesehatan adalah program yang memberikan bantuan iuran kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka bisa mendapatkan akses layanan kesehatan.
Dalam hal ini, DTSEN sangat berperan dalam memastikan bahwa hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang akan menerima manfaat dari program ini.
Amalia menjelaskan bahwa sebelum DTSEN diterapkan, ada banyak kesalahan dalam penentuan peserta PBI. Banyak orang dari kelompok yang tidak memenuhi syarat masih menerima bantuan, sementara yang lebih membutuhkan justru tidak tercatat.
Namun, setelah penggunaan DTSEN, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah penerima manfaat di desil 1 hingga desil 5, yang merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Sebaliknya, jumlah penerima dari kelompok desil 6 hingga 10 yang biasanya tidak memerlukan bantuan terus berkurang.
DTSEN memungkinkan data yang lebih valid dan dapat diandalkan dalam menentukan siapa yang berhak menerima PBI BPJS Kesehatan, sehingga proses distribusinya lebih adil dan tepat sasaran. Dalam hal ini, DTSEN menjadi alat yang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.
Mengoptimalkan Penentuan Peserta Sekolah Rakyat
Selain untuk PBI BPJS Kesehatan, DTSEN juga digunakan untuk menentukan peserta Sekolah Rakyat, yaitu program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses pendidikan formal.
Sekolah Rakyat memungkinkan anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak meskipun berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Sama halnya dengan PBI BPJS Kesehatan, pemilihan peserta Sekolah Rakyat dilakukan dengan menggunakan data yang ada di DTSEN.
Amalia menekankan bahwa sebelum penyaluran bantuan pendidikan ini dilakukan, BPS terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.
Melalui pendekatan ini, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan bantuan kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen yang sangat vital dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Dengan demikian, DTSEN berperan dalam memperkuat sektor pendidikan selain sektor kesehatan.
Masa Depan DTSEN: Pemutakhiran dan Kolaborasi untuk Kinerja Lebih Baik
DTSEN memang masih dalam tahap pengembangan, namun hasil yang sudah dicapai cukup menggembirakan. Ke depannya, BPS berencana untuk terus memperbaiki sistem ini agar lebih akurat dan lebih mampu mendukung kebijakan pemerintah.
Pengecekan lapangan yang dilakukan bersama petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dari proses ini.
Amalia juga berharap bahwa DTSEN dapat menjadi lebih dari sekadar alat bantu penyaluran bansos. Ia ingin agar sistem ini menjadi bagian dari ekosistem digital yang lebih besar, yang mampu menghubungkan berbagai data sosial-ekonomi dengan lebih baik.
Dengan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah, DTSEN diharapkan akan terus meningkatkan efisiensi dalam memberikan bantuan sosial.
“Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan akurasi DTSEN untuk mendukung kebijakan sosial secara optimal,” ujar Amalia, menutup paparan tentang pentingnya data yang valid dan terperbarui dalam menjalankan program sosial.